Daftar Regulasi

Berikut ini ditampilkan beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

No Nama Regulasi Deskripsi Aksi
1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN kEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
3 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 96 TAHUN 2022 KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 S/D 2023
4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2023 PERENCANAAN TERPADU PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
6 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANAN PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN PRODUKSI
7 PERTAURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS
8 BUKU KALEDIOSKOP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 Buku ini berisi tentang informasi mengenai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi NTT sepanjang Tahun 2022
9 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERENCANAAN HUTAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
10 SURAT EDARAN PENYESUAIAN/ TRANSFORMASI KEMITRAAN KEHUTANAN DENGAN KPH MENJADI PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI LUAR PULAU JAWA
11 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMO 89 TAHUN 2018 PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN
12 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 1 TAHUN 2023 JABATAN FUNGSIONAL
13 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 3 TAHUN 2023 ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
14 SK.MenLHK Nomor : 1093 Tahun 2024 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2014 PERMENDAGRI NO.52 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36. Tahun 2024 PP.36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementrian LHK
17 PERGUB NTT No. 80 Tahun 2023 Pergub NTT No. 80 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT
18 Surat Edaran DIRJEN PHL No. 5 Tahun 2024 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian LHK
19 Keputusan Menteri LHK Nomor. 755 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada KPH di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
20 Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu untuk Perhitungan PNBP Kehutanan Penetapan harga Patokan
21 Keputusan Gubernur NTT No : 283/KEP/HK/2024 tentang POKJA PPS NTT Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA-PPS) Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026