Daftar Regulasi

Berikut ini ditampilkan beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program Perhutanan Sosial.

No Nama Regulasi Deskripsi Aksi
1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN kEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
3 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 96 TAHUN 2022 KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 S/D 2023
4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
5 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2023 PERENCANAAN TERPADU PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
6 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANAN PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN PRODUKSI
7 PERTAURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS
8 BUKU KALEDIOSKOP DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 Buku ini berisi tentang informasi mengenai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi NTT sepanjang Tahun 2022
9 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 PERENCANAAN HUTAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
10 SURAT EDARAN PENYESUAIAN/ TRANSFORMASI KEMITRAAN KEHUTANAN DENGAN KPH MENJADI PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL DI LUAR PULAU JAWA
11 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMO 89 TAHUN 2018 PEDOMAN KELOMPOK TANI HUTAN
12 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI NOMOR 1 TAHUN 2023 JABATAN FUNGSIONAL
13 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI NOMOR 3 TAHUN 2023 ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL